Momen ini adalah bagian sejarah dalam kelanjutan susunan sejarah Paku Buwono. Dalam sejarah, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tidak lepas dari sejarah Kerajaan Mataram Islam.
Dinasti Paku Buwono sendiri dimulai dari Keraton Kartasura, sebelum akhirnya berdirinya Keraton Surakarta di Desa Sala.
Berikut adalah perjalanan sejarah para raja yang bertahta, dari Paku Buwono I hingga Paku Buwono XIII.
Paku Buwono I (Pangeran Puger)
Paku Buwono I (PB I) bukanlah raja yang memerintah di Keraton Surakarta (Solo), melainkan raja Kerajaan Mataram Islam yang berkedudukan di Kartasura. Ia memiliki nama asli Pangeran Puger, putra dari Amangkurat I dan cucu Sultan Agung.
Kenaikannya ke tampuk kekuasaan terjadi di tengah Perang Suksesi Pertama, di mana ia berebut takhta dengan keponakannya, Amangkurat III. Pangeran Puger berhasil naik takhta berkat dukungan penuh dari VOC (Belanda).
Sebagai konsekuensi, PB I menandatangani perjanjian yang sangat merugikan pada tahun 1705, yang menyerahkan wilayah Priangan, Cirebon, dan sebagian Madura kepada Belanda. Ia adalah sosok yang mengubah dan menambah gelar "Susuhunan Pakubuwana", yang hingga kini digunakan oleh keturunannya.
Paku Buwono II (1726–1749 M)
Lahir pada tahun 1711 M, Raden Mas Prabasuyasa adalah putra dari Sunan Amangkurat IV. Ia naik takhta di Kartasura pada usia muda, 15 tahun.
Masa kekuasaannya ditandai peristiwa genting Geger Pecinan, yakni pemberontakan yang memaksa PB II melarikan diri dari keraton. Dengan bantuan VOC, ia berhasil merebut takhta kembali.
Namun, karena Keraton Kartasura telah rusak, ia memutuskan memindahkan pusat pemerintahan ke Desa Sala pada tahun 1745. Langkah inilah yang menandai berdirinya Keraton Surakarta Hadiningrat.
Pada akhir pemerintahannya (11 Desember 1749), PB II menandatangani perjanjian yang menyerahkan seluruh negara Mataram kepada VOC. Ia wafat sembilan hari kemudian.
Paku Buwono III (1749–1788 M)
Raden Mas Suryadi, putra PB II, naik takhta pada 15 Desember 1749. Masa kepemimpinannya menjadi tonggak sejarah perpecahan besar Kerajaan Mataram.
Perpecahan ini diresmikan melalui dua perjanjian:
Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755): Membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta (di bawah PB III) dan Kasultanan Yogyakarta (di bawah Pangeran Mangkubumi/Sultan Hamengku Buwana I).
Perjanjian Salatiga (17 Maret 1757): PB III menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Raden Mas Said, yang kemudian bergelar Pangeran Mangkunegara I dan mendirikan Kadipaten Mangkunegaran.
Paku Buwono IV (1788–1820 M)
Raden Mas Subadya, putra PB III, dikenal juga dengan sebutan Sunan Bagus. Ia dikenal religius dan sosok yang tegas membenci penjajahan.
Ia sempat menunjukkan penolakan terhadap dominasi Belanda, namun karena peristiwa Pakepung dan tekanan dari VOC, ia terpaksa berdamai dengan penjajah dan menyerahkan penasihat rohaninya.
Selama memimpin, ia melakukan beberapa perbaikan di keraton, termasuk memperbaiki Masjid Besar dan mendirikan Prabasuyasa.
Paku Buwono V (1820–1823 M)
Raden Mas Sugandi, Paku Buwono V, memerintah dalam periode yang sangat singkat, kurang lebih tiga tahun (1820-1823). Ia dijuluki Sunan Sugih (Raja yang Kaya).
Julukan ini konon diberikan karena ia berkenan membagi warisan orang tuanya kepada semua saudaranya, sementara ia sendiri mengambil alih semua utang orang tuanya.
Ia juga dikenal sebagai Sunan Ngabehi, yang berarti kaya harta dan kesaktian.
Paku Buwono VI (1823–1830 M)
Raden Mas Sapardan, putra PB V, merupakan Pahlawan Nasional Kemerdekaan RI. Meskipun terikat perjanjian dengan Belanda, PB VI secara diam-diam memberikan bantuan material dan spiritual kepada Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa.
Ia memiliki cita-cita politik untuk menyatukan kembali Mataram dan mengusir Belanda. Karena sikap anti-Belandanya, ia ditangkap pada tahun 1830 dan dibuang ke Ambon, di mana ia wafat pada tahun 1849.
Paku Buwono VII (1830–1858 M)
Raden Mas Malikis Solihin (Sunan Purbaya) naik takhta menggantikan PB VI yang diasingkan. Pada masa pemerintahannya selama 28 tahun, Keraton Solo mengalami masa kejayaan di bidang sastra, karena tidak ada lagi pemberontakan besar.
Namun, pada masa ini pula Kasunanan harus kehilangan daerah-daerah Mancanegara, yang seluruhnya diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dengan imbalan uang ganti rugi.
Paku Buwono VIII (1858–1861 M)
Gusti Raden Mas Kusen, putra PB II dari selir, naik takhta karena PB VII tidak mempunyai putra mahkota. Ia adalah raja pertama yang tidak berpoligami.
Pemerintahannya sangat singkat, hanya sekitar tiga tahun, dan tidak banyak gejolak terjadi di keraton.
Paku Buwono IX (1861–1893 M)
Gusti Raden Mas Duksina adalah putra dari PB VI (yang saat kelahirannya sedang diasingkan di Ambon).
Ia memerintah selama 32 tahun dan di bawah kepemimpinannya, kerajaan mengalami kemajuan pesat.
Ia melakukan banyak renovasi bangunan fisik keraton, seperti Sitihinggil dan Panggung Sanggabuwana. Selain itu, ia dikenal ahli dalam bidang kesusastraan dan pertanian.
Paku Buwono X (1893–1939 M)
Gusti Raden Mas Sayyidin Malikul Husna (Kusno) dianggap sebagai sosok paling berpengaruh dalam sejarah Surakarta. Masa pemerintahannya dianggap sebagai era keemasan Keraton Solo.
Ia menunjukkan sikap anti-kolonial dengan mendukung organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam.
Ia juga membangun banyak infrastruktur modern yang masih berfungsi, seperti Stasiun Solo Jebres, Stasiun Solo Kota, dan Stadion Sriwedari.
Paku Buwono XI (1939–1945 M)
Raden Mas Ontoseno, putra sulung PB X, naik takhta di masa yang sangat sulit. Pengangkatannya disertai kontrak politik dari Belanda.
Masa kekuasaannya yang singkat harus menghadapi Perang Dunia II dan pendudukan Jepang. Akibatnya, kondisi ekonomi keraton semakin sulit dan banyak aset keraton dirampas oleh Jepang. Ia wafat pada 1 Juni 1945.
Paku Buwono XII (1945–2004 M)
Raden Mas Suryo Guritno naik takhta pada 16 Juli 1945 dan menjadi raja dengan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Surakarta (59 tahun). Ia memimpin di masa transisi kemerdekaan Indonesia.
PB XII menunjukkan dukungannya kepada Republik melalui dekret kerajaan pada 1 September 1945.
Presiden Soekarno kemudian menetapkan Surakarta sebagai Daerah Istimewa (DIS). Namun, status DIS dibekukan pada 1946 akibat situasi politik yang tidak stabil dan gerakan anti-bangsawan (Barisan Banteng).
Sejak itu, PB XII berkedudukan sebagai pemangku adat dan simbol budaya, namun pamor politiknya kalah dibandingkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Yogyakarta. Sepeninggalnya pada 2004 (tanpa permaisuri yang jelas), keraton menghadapi persoalan suksesi.
Paku Buwono XIII (2004–2025)
Setelah wafatnya PB XII, terjadi konflik suksesi antara dua putranya, KGPH Hangabehi dan KGPH Tejowulan, yang saling mengklaim takhta.
Melalui proses rekonsiliasi panjang yang difasilitasi Pemerintah RI, disepakati bahwa gelar Paku Buwono XIII diberikan kepada KGPH Hangabehi (R.M. Suryo Partono). KGPH Tejowulan menerima gelar kehormatan, yang mengakhiri pertikaian.
Selama kepemimpinannya, PB XIII dikenal sebagai sosok yang menegakkan keharmonisan dan martabat budaya. Ia menetapkan KGPH Purbaya sebagai putra mahkota pada 2022. PB XIII wafat pada awal November 2025. **